In Allah We Trust :)


Andiana Moedasir ~ Serakan Ingatan di Batas Cakrawala

حسبن الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

 Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allahlah sebaik-baiknya penolong.

✔ Rabbighfirlii (Tuhanku, ampuni aku)
✔ Warhamnii (Rahmati aku)
✔ Wajburnii (Tutuplah aib-aibku)
✔ Warfa’nii (Angkatlah derajatku)
✔ Warzuqnii (Berilah aku rezeki)
✔ Wahdinii (Berilah aku petunjuk)
✔ Wa’Aafinii (Sehatkan aku)
✔ Wa’fuannii (Maafkan aku)

View original post

WordPress emoticon


Abis jalan-jalan ke blog orang, terus penasaran sama emoteyang ada. Biasanya cuma smile ( 🙂 ), sad ( 😦 ), wink ( 😉 ), atau grin ( 😀 ). Makanya gue nyobacopy tuhemote.Kali aja ternyata bisa. 😀

tes: ➡

:mrgreen:

😯

😈

😳

Hore bisa!*norak mode:on* 😆

Yakin mau jadi PNS? – 2


Ola!

Sekian lama ga nulis, ini blog udah parah lah sarang laba-labanya. Hihi… Ide mah banyak, tapi ya gitu, masuk ke konsep aja. :mrgreen:

Sebenarnya udah pernah sih nulis topik ini tahun lalu. Belum baca? Ada disini.  Kenapa tahun ini tulis lagi? Pas banget udah tinggal 5 hari terakhir penutupan CPNS 2018 juga. Soalnya gue geregetan. Hampir setahun mengurus CPNS 2017, cukup melelahkan. Bikin geregetan dan emosi. Kelakuannya ada aja deh. Udah berusaha sebaik mungkin melayani, tetap saja masih kurang.

Dari beberapa CPNS yang diterima di kantor, lumayan banyak yang mengundurkan diri.  Sebenarnya yakin ga sih mau jadi PNS? Udah tau risikonya dari awal kan? 

Selain mengundurkan diri, terlalu banyak permohonan izin. Ga hanya itu, banyak pula permohonan penempatan. Bahkan PNS yang lama pun sampai bilang, ”CPNS sekarang terlalu dimanja! Apa-apa permohonannya diturutin sama pimpinan.”

Ya, namanya kebijakan pasti ada pengecualian. Izin itu kalau ada kebutuhan khusus aja. Latsar, banyak banget permohonan. Banyak juga permohonan izin. Ya menikah, ya melahirkan. Kalau melahirkan, wajar lah kalau izin. Kalau yang lain, masih bisa ditunda kan sebenarnya?

Kalau kalian di swasta, masih masa percobaan, emang boleh izin seenaknya kah? Udah dikasih izin 3 hari ya nawar. Untuk izin melahirkan, sebenarnya kalau dari aturan BKN, cpns memang belum boleh cuti. Tapi untuk alasan hak asasi manusia, dikasih izin. 

Kalau pas latsar dan diklat lainnya terus melahirkan gimana? Izinnya gimana? Nah ini, memang ada kebijakan izin boleh 2 bulan, tetapi pas saat yang sama ada diklat yang tidak bisa ditinggalkan. Sudah ada kebijakan disediakan ruangan untuk dia dan bayi, agar dapat tetap mendapat pelajaran, tetapi kembali menuntut. Serba salah.

Untuk para perempuan, itu memang pilihan sih. Buat perempuan yang sudah menikah atau akan menikah setahun ini, coba dipikirkan baik-baik, sudah siapkan dengan konsekuensinya? Setahun menjadi CPNS ya harus ikut latsar dan diklat lainnya. Berpisah sementara dari keluarga. Walau ya masing-masing kebijakan kementerian/lembaga pasti berbeda. Cuma pikirkan saja konsekuensinya. Cek lagi persyaratannya. 

Jangan sampai yang sudah ditandatangani di surat pernyataan sebelum mendaftar CPNS 2018 ini diingkari. Sudah ditandatangani materai juga kan?

Jangan sampai juga sudah diterima, sudah dapat NIP, terus dengan seenaknya mengundurkan diri. Dengan alasan entah diterima di BUMN lain, diterima di perusahaan swasta lain, dapat beasiswa di luar, gaji tidak sesuai ekspetasi, atau bahkan dengan alasan mencari yang lebih profesional.

Kalau memang ada niatan atau sedang proses mau ambil beasiswa di luar negeri, cek lagi aturan ASN. Kalau ga salah baru boleh ambil kuliah lagi alias tugas belajar itu 2 tahun setelah jadi PNS.

Intinya, LURUSKAN NIAT

Ciao!

Kenapa sih Gempa Lombok ga jadi Bencana Nasional?


Ola!

Inalillahiwainnailaihirojiun. Turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Lombok selama hampir sebulan ini.

Sekian lama ga nulis, tapi kali ini gue merasa harus menyebarkan informasi ini. Jadinya tulisan ini ga nyangkut di draf aja. Hehe. Informasi ini adalah satu penjelasan yang sudah ditulis oleh salah satu Dosen pengajar gue di kampus ketika ambil Manajemen Bencana, yang juga sekaligus dosen pembimbing tesis gue, Bapak Sutopo Purwo Nugroho. Seseorang yang menginspirasi untuk gue secara pribadi sebagai mahasiswanya, yang gue yakin juga jauh lebih banyak orang lain yang terinspirasi oleh beliau atas semangatnya dalam memberikan informasi yang merupakan tugas beliau sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Seseorang survivor kanker paru2 yang tetap menjalankan tugas, mempertahankan semangat hidup dengan terus berobat. Semoga Pak Topo selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Kenapa gue merasa harus menyebarkan informasi ini? Karena banyak informasi yang ga benar yang tersebar, seringkali hoax, yang malah meresahkan dan bikin panik masyarakat. Banyak orang yang menghujat kenapa ga dijadikan bencana nasional tanpa memikirkan aspek jauh ke depan. Kalau tidak salah ketika pak Topo bilang di salah satu twit-nya beberapa waktu lalu, ‘kalau apa2 dijadikan bencana nasional, kapan bangsa ini tangguh?’ Banyak yang ‘menghujat’ beliau.

Kemarin gempa yang besar terjadi lagi. Banyak yang menuntut untuk dijadikan status bencana ini sebagai bencana nasional. Bahkan sampai ada petisinya. Padahal sebenarnya walau tidak diberikan status itu, pemerintah pusat sudah menyokong dan membantu semaksimal mungkin. Seluruh kementerian dan instansi terkait yang terlibat sudah turun tangan membantu dan mengerjakan tugas dan fungsinya.

Penjelasan dari pak Topo di bawah ini mungkin dapat lebih dipahami.

POTENSI NASIONAL MASIH MAMPU MENGATASI BENCANA LOMBOK, TANPA HARUS MENYATAKAN BENCANA NASIONAL

Polemik terkait banyak pihak yang menginginkan status bencana gempa Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional ramai dibicarakan di sosial media. Gempa besar beberapa kali terjadi menambah jumlah korban jiwa, kerusakan bangunan dan kerugian ekonomi.

Dampak gempa Lombok dan sekitarnya sejak gempa pertama 6,4 SR pada 29/7/2018 yang kemudian disusul gempa 7 SR (5/8/2018), 6,5 SR (19/8/2019 siang) dan 6,9 SR (19/8/2018 malam) menyebabkan 506 orang meninggal dunia, 431.416 orang mengungsi, 74.361 unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Diperkirakan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 7,7 trilyun.

Melihat dampak gempa Lombok tersebut lantas banyak pihak mengusulkan agar dinyatakan sebagai bencana nasional. Wewenang penetapan status bencana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Wali kota.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama yakni:
1. jumlah korban;
2. kerugian harta benda;
3. kerusakan prasarana dan sarana;
4. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
5. dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun indikator itu saja tidak cukup. Ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah collaps atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak.

Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional pada saat itu karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya. Luluh lantak dan tidak berdaya sehingga menyerahkan ke Perintah Pusat. Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja.

Dengan adanya status bencana nasional maka terbukanya pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan. Ini adalah konsekuensi Konvensi Geneva. Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Jadi ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional. Sebab bangsa Indonesua banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004.

Yang utama adalah penanganan terhadap dampak korban bencana. Potensi nasional masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti. Tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional. Pemerintah pusat terus mendampingi dan memperkuat Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Perkuatan itu adalah bantuan anggaran, pengerahan personil, bantuan logistik dan peralatan, manajerial dan tertib administrasi.

Dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 4 trilyun yang ada di Kementerian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai kebutuhan. Jika kurang Pemerintah siap akan menambahkan dengan dibahas bersama DPR RI. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp 7 trilyun juga akan dianggarkan oleh Pemerintah Pusat.

Bahkan Presiden akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang percepatan penangan dampak gempa Lombok. Pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota serta tentu saja yang paling penting kepada masyarakat.

Presiden terus memantau perkembangan penanganan gempa Lombok. Bahkan Presiden telah hadir ke Lombok dan memberikan arahan penanganan bencana.

Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana. Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional. Hampir semua. Kita kerahkan personil dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya. Bantuan logistik dari BNPB, TNI, Polri dan lainnya. Rumah sakit lapangan dari Kementerian Kesehatan dan TNI. Santunan dan bantuan dari Kementerian Sosial. Sekolah darurat dari Kementerian PU Pera dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa. Dan lainya. Semua sudah mengerahkan sumber daya ke daerah. Jadi relevansi untuk status bencana nasional tidak relevan.

Dalam penanganan bencana, apalagi urusan bencana sudah menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah maka kepala daerah adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pemerintah pusat hadir memberikan pendampingan atau perkuatan secara penuh.

Dalam prakteknya di dalam penanganan bencana-bencana besar di Indonesia, hampir semuanya berasal dari bantuan pemerintah pusat. Namun kendali dan tanggung jawab tetap ada di pemerintah daerah tanpa harus menetapkan status bencana nasional. Penanganan bencana seperti gempa Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010, banjir bandang Wasior 2010, banjir Jakarta 2013, banjir bandang Manado 2014, kebakaran hutan dan lahan 2015, erupsi Gunung Sinabung 2012 sampai sekarang, erupsi Gunung Kelud 2014, gempa Pidie Jaya 2016, dan lainnya sebagian besar penanganan skala nasional dan bantuan dari pusat. Tanpa menetapkan status bencana nasional.

Memang, ada kecenderungan setiap terjadi bencana dengan korban cukup banyak selalu ada wacana agar pemerintah pusat menetapkan sebagai bencana nasional. Ini disampaikan banyak pihak tanpa memahami aturan main dan konsekuensinya.

Jadi tidak perlu berpolemik dengan status bencana nasional. Yang penting adalah penanganan dapat dilakukan secara cepat kepada msyarakat yang terdampak. Pemda tetap berdiri dan dapat menjalankan tugas melayani masyarakat. Pemerintah pusat pasti membantu. Skala penanganan sudah skala nasional. Potensi nasional masih mampu untuk menangani bencana gempa Lombok hingga pascabencana nantinya.

Mari kita bersatu. Bencana adalah urusan kemanusiaan. Singkirkan perbedaan ideologi, politik, agama, dan lainnya untuk membantu korban bencana. Masyarakat Lombok memerlukan bantuan kita bersama. Energi kita satukan untuk membantu masyarakat Lombok.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Ini ada infografisnya lagi. Mungkin bisa pada lebih paham.

Intinya, walau statusnya ga jadi bencana nasional, penanganannya sudah secara nasional. Ada yang komen terkait edaran kemendagri, yang himbauan kasih anggaran daerahnya untuk Lombok. Ya itu kan himbauan. Lagipula lebih gampang mindahin mata anggaran di dalam negeri kan? Risiko buat ekonomi lebih kecil. Kalo bencana nasional, nanti banyak hibah luar negeri yang masuk. Terus risiko lebih besar lah buat negara…. Lagipupa, masa kita ga mau bantu saudara sendiri sih?

Tidak ada yang mau terkena bencana. Tidak ada gempa juga yang dapat diprediksi. Gempa hanya dapat dilihat potensinya. Sebagai masyarakat yang hidup di Negeri cincin api, dua lempeng patahan, serta disebut sebagai laboratorium bencana, kita harus harmonis dengan bencana. Kita harus waspada serta siap siaga dalam menghadapi bencana….

Ciao!